Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR

Abstrak

Tata Tertib DPR, sebagai seperangkat aturan internal yang mengatur mekanisme kerja, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, telah mengalami berbagai perubahan sejak era Orde Lama hingga Reformasi untuk menyesuaikan dinamika politik dan ketatanegaraan, termasuk penambahan Pasal 228A dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 yang memungkinkan DPR melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah melalui proses fit and proper test. Meskipun bertujuan memperkuat fungsi pengawasan, pasal ini menimbulkan masalah substansial seperti intervensi terhadap independensi lembaga negara (khususnya yudikatif), pelanggaran prinsip due process of law, potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan ketidaksesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis kesesuaian Pasal 228A dengan UUD 1945 dan undang-undang terkait, serta pendekatan konsep (conceptual approach) untuk mengkaji prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers), independensi lembaga negara, dan due process of law. Data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi dianalisis secara kualitatif melalui analisis isi (content analysis), menunjukkan bahwa Pasal 228A berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar ketatanegaraan, sehingga diperlukan evaluasi ulang untuk menjamin keadilan, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan hierarki norma hukum.