Journal Ilmu Hukum Pengayoman

Rekonstruksi Kebijakan Presiden Terkait Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Negara Dalam Pelaksanaan APBN Dan APBD Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan

2025-08-12T03:09:28+00:00

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara menimbulkan dilema konstitusional, terutama terhadap pemenuhan hak atas pendidikan yang dijamin dalam Pasal 31 UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian kebijakan efisiensi anggaran dengan prinsip mandatory spending di sektor pendidikan, serta dampaknya terhadap akses dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran, termasuk BOPTN hingga 50%, berpotensi melanggar ketentuan konstitusi dan prinsip negara hukum. Kebijakan fiskal seharusnya tidak mengorbankan pemenuhan hak dasar warga negara. Oleh karena itu, perlu rekonstruksi kebijakan Presiden agar efisiensi anggaran tetap selaras dengan komitmen konstitusional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perlindungan Hukum Terhadap Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2025-08-17T16:47:35+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganilis penyebab utama pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan menganalilis implementasi dan efektivitas terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis serta pengumpulan data dengan wawancara langsung di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab utama pengajuan dispensasi nikah di pengadilan Agama Watampone adalah karena terjadinya kehamilan di luar nikah, adanya penolakan dari KUA dengan alasan belum mencapai batas usia perkawinan yang diizinkan dan adanya dorongan masyarakat dengan melihat kondisi pergaulan remaja yang meresahkan. Pengadilan Agama Watampone sudah mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta sudah efektif digunakan karena jumlah permohonan dispensasi mengalami penurunan.

A Legal Analysis of the Status of Children from Interreligious Marriages According to Positive Law

2025-07-01T00:26:03+00:00

This study discusses a juridical analysis of the legal status of children born from interfaith marriages under positive law. To obtain data on this issue, the author conducted a literature-based study using a normative legal research method, relying on various sources of legal literature. The data used in this study consist of both primary and secondary legal materials, analyzed using a descriptive qualitative approach. The findings reveal that interfaith marriages occur when a man and a woman adhere to different religions. According to the prevailing positive law in Indonesia, such marriages are deemed legally invalid. This is due to the fact that the concept of interfaith marriage is not yet legally recognized in the Indonesian legal system. However, legal protection is provided for children born from unregistered interfaith marriages, as stipulated in statutory regulations. This protection includes the recognition of the child’s legal status and their rights to welfare, personal identity, freedom of religion, and other fundamental guarantees.

Jaminan Kesehatan Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Di Swalayan Surya Indah Bone)

2025-08-21T14:29:49+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan kesehatan terhadap pekerja di Swalayan Surya Indah Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tujuan khusus penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan jaminan kesehatan pekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengevaluasi tanggung jawab perusahaan dalam memberikan jaminan kesehatan, serta memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja terkait jaminan kesehatan. Penelitian ini dilakukan secara empiris di Swalayan Surya Indah Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Swalayan Surya Indah Bone telah melaksanakan program jaminan kesehatan bagi pekerja melalui pendaftaran pekerja ke BPJS Kesehatan, namun terdapat tantangan dalam sosialisasi manfaat dan prosedur penggunaannya. Tanggung jawab perusahaan sudah mencakup pendaftaran pekerja, tetapi masih diperlukan peningkatan pemahaman pekerja terhadap hak-hak mereka. Perlindungan hukum yang diberikan melalui program ini menunjukkan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, produktivitas, dan loyalitas.

Implementasi Peran Satuan Samapta Polres Bone dalam Penegakan Hukum berdasarkan Kerangka Hukum Kepolisian Indonesia

2025-10-25T10:29:57+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan peran Unit Samapta Bhayangkara Polres Bone dalam penegakan hukum sesuai dengan kerangka hukum kepolisian Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai yaitu menganalisis implementasi peran Satuan Samapta dalam penegakan hukum dan mengeksplorasi hambatan yang dihadapi Satuan Samapta Polres Bone dalam penegakan hukum. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menggabungkan data lapangan melalui wawancara dengan kajian literatur relevan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji tanggung jawab dan efektivitas pelaksanaan fungsi Samapta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Samapta Bhayangkara Polres Bone mampu melaksanakan tugas secara efektif, beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta memenuhi peran preventif dan preemptif dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pelaksanaan patroli rutin sesuai Perkap No. 1 Tahun 2017 terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap kepolisian melalui kehadiran dan responsivitas petugas di lapangan.

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak (Studi pada Satpolair Polres Bone)

2025-12-09T16:13:37+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Bone terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui pencarian dokumen kasus serta data sekunder (literatur dan regulasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural penegakan hukum relatif efektif, terbukti dengan mayoritas kasus pada periode 2023–2024 mencapai tahap P21. Namun, kendala masih terjadi pada tahun 2025, ketika terdapat satu kasus yang berhenti pada tahap penyelidikan karena hambatan pembuktian. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana patroli, lemahnya intelijen lapangan, rendahnya kesadaran hukum nelayan, serta tekanan ekonomi dan budaya turun-temurun yang mentoleransi destructive fishing. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan ekosistem laut, tetapi juga kerugian sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, selain penindakan represif, strategi preventif berupa edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi alternatif, serta penguatan koordinasi lintas lembaga perlu dikedepankan.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam Mendukung Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika

2026-02-01T08:00:40+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika melalui pendekatan regulatif, preventif, partisipatif, dan sinergitas antar lembaga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menelaah kebijakan daerah, praktik pencegahan, serta data penegakan hukum narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran regulatif Pemerintah Kabupaten Bone diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang menjadi dasar integrasi upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Implementasinya diwujudkan melalui sosialisasi P4GN, pelibatan organisasi masyarakat, serta kebijakan tes urine wajib bagi aparatur. Sinergitas dengan Polres Bone menghasilkan pengungkapan 215 kasus narkotika sepanjang 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone berperan strategis sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam sistem penegakan hukum narkotika terpadu, meskipun penguatan pencegahan berbasis komunitas masih diperlukan.

Monopoli Yayasan dalam Program Negara: Analisis Hukum Persaingan Usaha atas Penguasaan Dapur Makan Bergizi Gratis

2026-02-16T13:35:24+00:00

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh negara sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia. Namun demikian, penguasaan puluhan dapur MBG oleh satu yayasan, sebagaimana terjadi pada penguasaan sekitar 41 dapur oleh Yayasan Yasika, menimbulkan persoalan hukum terkait batas peran yayasan dan potensi praktik monopoli dalam program negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan batas keterlibatan yayasan dalam Program MBG serta menilai potensi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berdasarkan hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, petunjuk teknis pemilihan mitra yayasan, serta fakta yang berkembang dalam pemberitaan media nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi MBG belum mengatur secara tegas pembatasan penguasaan SPPG oleh satu yayasan, sehingga membuka ruang terjadinya dominasi. Meskipun yayasan merupakan badan hukum nirlaba, penguasaan dapur MBG dalam skala luas berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang regulasi dan penguatan pengawasan untuk menjamin penyelenggaraan Program MBG yang adil dan akuntabel.