Journal Ilmu Hukum Pengayoman

Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Terkait Legitime Portie (Bagian Mutlak) di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA

Alimuddin Alimuddin — 2026-03-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembagian waris terkait keberadaan legitime portie (bagian mutlak) di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Melalui pendekatan yuridis empiris dengan wawancara hakim dan studi dokumen, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris ab intestato melalui hak mengajukan gugatan inkorting (pengurangan/pemotongan). Upaya hukum ini dilakukan terhadap wasiat atau hibah kepada pihak ketiga yang terbukti melanggar bagian mutlak guna mengembalikan porsi hak para ahli waris legitimaris. Adapun faktor-faktor yang memicu sengketa pembagian legitime portie meliputi minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep bagian mutlak, isi wasiat yang melanggar hak mutlak, kerumitan formulasi perhitungan porsi waris, egoisme antar-ahli waris, serta kurangnya transparansi pewaris semasa hidupnya.

Rekonstruksi Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam Mewujudkan Demokrasi Desa yang Partisipatif di Kabupaten Bone

Agustapa Agustapa — 2026-03-30

Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum, implementasi, dan rekonstruksi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Pilkades PAW) di Kabupaten Bone guna mewujudkan demokrasi desa yang partisipatif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil studi menunjukkan bahwa kerangka regulasi dari UU Desa hingga Peraturan Bupati Bone telah memberikan landasan formal yang komprehensif. Namun, mekanisme Musyawarah Desa dalam Pilkades PAW 2026 belum optimal mencerminkan demokrasi partisipatif karena pembatasan hak pilih pada sistem perwakilan yang mengabaikan kesetaraan dan inklusivitas. Berdasarkan teori demokrasi Robert Dahl, Carole Pateman, Jürgen Habermas, dan Demokrasi Pancasila, penelitian ini merekonstruksi mekanisme Pilkades PAW melalui transparansi penetapan keterwakilan, pengawasan independen, serta perluasan partisipasi masyarakat. Rekonstruksi ini bertujuan memperkuat legitimasi hukum dan demokratis kepala desa antar waktu demi tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Jayapura: Analisis Fungsi dan Faktor Penghambat

Sabar Podu — 2026-03-30

Artikel ini mengkaji fungsi pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Jayapura serta faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya proses pengelolaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris dan sosiologis, melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan pengurus BWI, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai di BWI Kabupaten Jayapura saat ini diarahkan terutama pada pengadaan tanah pemakaman, di samping bantuan beasiswa pendidikan dan dukungan permodalan usaha mikro, yang dilaksanakan melalui kemitraan dengan Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan Islam. Namun demikian, proses pengumpulan dana berjalan lambat akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam program kotak amal jariyah, lemahnya mekanisme penggalangan dana, serta terbatasnya kapasitas kelembagaan nazhir. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum diimbangi dengan sosialisasi yang memadai dan tata kelola yang profesional di tingkat daerah.

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ilham H. — 2026-03-30

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia dengan perspektif korban setelah KUHP Nasional dan KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang ditunjang data sosio-legal sekunder melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum meliputi UU PKDRT, instrumen perlindungan korban, kerangka hukum pidana tahun 2026, data resmi, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif relatif lengkap, tetapi efektivitas substantif belum optimal karena kinerja masih dominan diukur dari pemrosesan perkara. Hambatan berasal dari layanan yang terfragmentasi, kapasitas aparat yang tidak merata, ketergantungan ekonomi, stigma, budaya patriarki, serta risiko bahwa pencabutan laporan atau perdamaian tidak mencerminkan kehendak bebas korban. Efektivitas perlu diukur melalui akses pelaporan, keselamatan segera, keberlanjutan proses, pemulihan dan restitusi, serta pencegahan kekerasan berulang.

Rekonstruksi Konseptual Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Digital: Trial by Public Opinion sebagai Manifestasi Digital Human Rights Violations

Yusrang Yusrang — 2026-03-30

Perkembangan teknologi digital telah menggeser ancaman Hak Asasi Manusia (HAM) dari kejahatan berorientasi negara (state-centric) menuju kekerasan kolektif oleh aktor non-negara. Artikel ini bertujuan merekonseptualisasi trial by public opinion sebagai bentuk pelanggaran HAM digital yang dimediasi oleh teknologi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan kritis, studi ini menganalisis instrumen HAM internasional-nasional serta mengintegrasikan episode White Bear dalam serial Black Mirror sebagai objek analisis analitis-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena penghukuman sosial berbasis opini publik di ruang siber tidak hanya meniadakan prinsip due process of law, tetapi juga melanggar hak atas martabat, privasi, dan reputasi individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa batasan dogmatis pelanggaran HAM harus direkonstruksi secara radikal untuk menjangkau otoritas koersif horizontal oleh aktor non-negara di era digital. Temuan ini memberikan fondasi teoretis baru bagi pembaruan hukum HAM kontemporer dalam merespons kekerasan publik digital.